- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan meskipun ada masalah hukum di Badan Gizi Nasional (BGN).
- Kepala KSP, Dudung Abdurachman, menegaskan pentingnya program ini untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.
- KSP berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola program MBG dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaannya.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan meskipun ada proses hukum yang melibatkan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Program MBG Tetap Berjalan
Melansir pemberitaan dari democrazy.id pada 20/06/2026, Dudung menyampaikan hal ini melalui keterangan resmi di akun Instagram @kantorstafpresidenri.
Dudung mengakui adanya masalah dalam BGN yang sedang dievaluasi secara menyeluruh.
Namun, dia menegaskan bahwa program ini tidak boleh terhenti karena itu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang rentan.
"Presiden memastikan bahwa program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan. Karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan," kata Dudung.
Dia juga menganggap proses hukum yang tengah berlangsung di BGN sebagai momen untuk melakukan pembenahan.
Sebaliknya, Dudung berpendapat bahwa ini bukanlah alasan untuk menghentikan program tersebut.
"Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu. Memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Dudung menyebut bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di lapangan.
Hasil sidak menunjukkan bahwa ada beberapa dapur gizi yang sudah memenuhi standar dan memiliki tata kelola yang baik.
"SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan. Agar praktik baik di lapangan bisa direplikasi di daerah lain. Tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," ujar Dudung.
Dia menambahkan bahwa tata kelola pelaksanaan program MBG kini sedang diperbaiki agar lebih bersih, transparan, terukur, dan diawasi ketat.
Untuk mencegah penyimpangan di masa depan, KSP mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.
"Agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan," tuturnya.
Dudung berkomitmen untuk terus mengawasi pembenahan BGN mulai dari pengawasan anggaran, kualitas makanan, hingga rantai distribusi.
Dia meyakinkan publik bahwa negara serius menanggapi setiap temuan agar program ini benar-benar tepat sasaran, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kita jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Memperkuat sistem, mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan program MBG untuk meningkatkan kepercayaan publik," tutup Dudung.
Dengan semua upaya yang dilakukan, program ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: democrazy.id (20/06/2026)
0 Komentar