Kenaikan Harga Pertamax Harus Transparan dan Bertahap, Kata Partai Keadilan

Pemerintah diminta untuk merevisi kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax, agar lebih bertahap dan transparan.

Evaluasi Kenaikan Harga

Melansir pemberitaan dari gelora.co pada 2026-06-11, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Dr. Ismail, menyatakan bahwa penyesuaian harga energi memang perlu tetapi harus dilakukan dengan cara yang lebih hati-hati.

Ismail menilai bahwa cara dan besaran kenaikan harga Pertamax harus dievaluasi, karena bisa berdampak negatif bagi masyarakat.

“Pemerintah harus meninjau kenaikan harga Pertamax yang dilakukan. Penyesuaian harga seharusnya dilakukan secara bertahap dengan mengevaluasi kesiapan fiskal dan harga minyak dunia, jangan langsung naik signifikan hampir sepertiga dari harga awal,” ujar Ismail dalam keterangannya, Kamis, 11 Juni 2026.

Dia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam penetapan harga BBM agar masyarakat bisa memahami dasar dari kebijakan tersebut.

Menurut Ismail, perlindungan bagi masyarakat kecil, kelompok menengah rentan, dan pelaku usaha kecil yang terkena dampak kenaikan harga juga harus menjadi prioritas.

“PKS menolak besaran dan cara kenaikannya, bukan menolak prinsip penyesuaian harga secara mutlak. Pemerintah harus memastikan ada perlindungan bagi masyarakat yang terdampak,” katanya.

Ismail menambahkan bahwa kenaikan harga Pertamax bisa mengakibatkan konsumen beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite.

Jika tidak diantisipasi, hal ini bisa meningkatkan beban subsidi energi dan memicu masalah distribusi.

“Migrasi konsumen Pertamax Series ke Pertalite tidak akan terelakkan. Dampaknya bisa berupa peningkatan konsumsi BBM subsidi, potensi kelangkaan, hingga antrean di sejumlah daerah. Kelompok kelas menengah yang tidak memiliki akses terhadap bantuan sosial akan menjadi pihak yang paling terdampak,” jelasnya.

Selain dari segi ekonomi, PKS juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan situasi ini sebagai momentum untuk mempercepat agenda ketahanan energi nasional dan transisi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, isu ini mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan energi dapat memengaruhi masyarakat secara luas.

Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!




Sumber: gelora.co (2026-06-11)

0 Komentar

Produk Sponsor