- Institute Marhaenisme 27 memperingatkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto semakin menjauh dari konstitusi dan amanah Reformasi 1998.
- Indikator militerisasi dalam kabinet terlihat dari penempatan perwira di posisi sipil dan keterlibatan TNI dalam program sosial seperti ketahanan pangan.
- Institute Marhaenisme 27 berkomitmen untuk mengorganisir perlawanan rakyat demi menjaga kedaulatan sipil dan mendorong kembali ke rel konstitusi.
Bayang-bayang kelam dari era otoritarianisme dan militerisasi kembali mengancam masa depan demokrasi Indonesia.
Peringatan dari Institute Marhaenisme 27
Mengutip pemberitaan dari democrazy.id pada 19/06/2026, Institute Marhaenisme 27 telah secara terbuka memperingatkan tentang arah kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Mereka menilai bahwa pemerintah semakin menjauh dari konstitusi dan melanggar amanah Reformasi 1998.
Direktur Eksekutif Institute Marhaenisme 27, Deodatus Sunda Se, yang biasa dipanggil Dendy, mengatakan bahwa ada penumpukan kekuasaan dengan pendekatan represif yang terlihat sebagai pola berkelanjutan.
Dia juga menyebutkan bahwa praktik ini sudah mulai mengakar sejak era Presiden Jokowi, dan kini menjadi lebih mengkhawatirkan di bawah kepemimpinan Prabowo.
Dendy menyatakan ketidakheranannya atas kembalinya gaya kepemimpinan yang mengedepankan pendekatan keamanan domestik.
"Kita sebenarnya sudah tidak heran melihat gejala otoritarianisme dan militerisasi ini karena yang memimpin sekarang kan menantunya Soeharto," ujar Dendy kepada wartawan.
Menurut Dendy, jika gaya politik otoriter yang diusung mertua Prabowo dihidupkan kembali, hukum di Indonesia bisa terancam jadi alat penguasa.
Dia menekankan bahwa hukum seharusnya menjadi panglima, bukan dijadikan instrumen untuk menegakkan kekuasaan dan membungkam kritik.
Menggurita di Sektor Sipil: Dari Bansos hingga Ketahanan Pangan
Institute Marhaenisme 27 mengungkap beberapa indikator nyata tentang penguatan militerisme di kabinet saat ini.
Indikator tersebut meliputi indoktrinasi, retret kabinet model militer, penempatan perwira di posisi sipil, dan pergeseran kebijakan publik ke arah keamanan nasional.
Ironisnya, masalah sipil seperti ketahanan pangan dan distribusi bantuan sosial sering melibatkan TNI, alih-alih memperkuat institusi sipil.
"Dendy mengungkapkan bahwa 'Koperasi Merah Putih, terus 3000 rumah, ini kan program populisnya Prabowo sama MBG (Makan Bergizi Gratis). Nah, ini banyak keterlibatan TNI di dalamnya.'"
Dia juga menyebutkan bahwa beberapa program lainnya juga melibatkan eks militer, seperti Agrinas yang dikomandoi oleh purnawirawan bintang tiga.
Ikhtiar Terakhir: Mengorganisir Perlawanan Rakyat
Dendy mengamati bahwa rezim saat ini tidak hanya mereduksi, tetapi juga memperlebar infiltrasi budaya komando dalam ruang publik dan birokrasi.
Institute Marhaenisme 27 menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan sipil.
"Ya enggak ada cara lain. Kita akan tetap melawan agar Indonesia tetap di rel konstitusi. Mau enggak mau, kita tetap harus berhimpun, bergerak terus mengorganisir rakyat," kata Dendy menyuarakan perlawanan.
Kesimpulannya, situasi demokrasi di Indonesia saat ini memerlukan perhatian serius, dan bagaimana masyarakat merespons akan menjadi kunci.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: democrazy.id (19/06/2026)
0 Komentar