- Fatimah Zahra dari BEM UI mengkritik pemerintah terkait dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis, menegaskan bahwa penangkapan pelaku korupsi bukanlah prestasi.
- Fatimah menolak pandangan bahwa pemerintah berhak meminta simpati publik atas tantangan yang dihadapi, mengingat calon presiden seharusnya sudah mengantisipasi risiko tersebut.
- Ia menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dalam sistem demokrasi, serta menyatakan bahwa kritik adalah bagian dari partisipasi yang sehat.
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fatimah Zahra, mengkritik keras Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, dalam acara talkshow di Catatan Demokrasi TV One pada 23 Juni 2026.
Korupsi Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan
Dalam debat yang cukup panas, Fatimah mempertanyakan klaim pemerintah mengenai keberhasilan mereka dalam memberantas korupsi, terutama setelah terungkapnya dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Fatimah menyebut bahwa keberhasilan pemerintah tidak bisa hanya diukur dari banyaknya pelaku korupsi yang ditangkap.
Menurutnya, indikator keberhasilan yang sebenarnya adalah kemampuan negara untuk mencegah korupsi terjadi sejak awal.
“Penangkapan atas kasus korupsi itu bukan prestasi. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang paling dibanggakan oleh presiden,” tegas Fatimah.
Ia juga mengungkapkan bahwa terjadinya dugaan korupsi dalam program MBG menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pengawasan pemerintah.
“Ini proyek yang paling diperhatikan presiden, tapi korupsinya sebegitu besar. Ini kan kegagalan sebetulnya. Ditangkap itu memang kewajiban, bukan keberhasilan,” ujarnya.
Tolak Pemerintah Minta Dikasihani
Fatimah kemudian menyoroti pernyataan Hasan Nasbi terkait tantangan berat yang dihadapi pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan, mulai dari korupsi hingga perlawanan dari kelompok oligarki.
Dia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan alasan bagi pemerintah untuk meminta simpati publik.
Fatimah mengingatkan bahwa setiap calon presiden seharusnya sudah memahami risiko dan tantangan yang akan dihadapi ketika memegang kekuasaan.
“Setiap orang yang mencalonkan menjadi presiden seharusnya sudah mengekspektasikan bahwa dia harus mengalami itu. Sehingga itu bukan hal yang mengejutkan bagi kita dan bukan hal yang harus kita kasihani,” kata Fatimah.
Walaupun demikian, ia tetap mendukung langkah pemerintah jika memang serius dalam melawan praktik oligarki dan korupsi.
Demokrasi Mengharuskan Negara Terus Diawasi
Di sesi yang lain, Fatimah mengingatkan bahwa esensi utama dari demokrasi adalah pengawasan terhadap kekuasaan.
Ia menolak pandangan bahwa masyarakat tidak perlu curiga terhadap pemerintah.
Menurut Fatimah, dalam sistem demokrasi, negara harus selalu diawasi secara kritis agar tidak menyimpang dari kepentingan rakyat.
“Pada prinsip demokrasi kita memang harus selalu mencurigai negara. Sehingga negara juga jangan mengadu belas kasih,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintah tidak menghilangkan fungsi kontrol publik.
Fatimah percaya bahwa kritik dan pengawasan adalah bentuk partisipasi yang sehat dalam demokrasi.
Dengan adanya perdebatan ini, terlihat pentingnya dialog antara masyarakat dan pemerintah terkait isu korupsi dan pengawasan.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: democrazy.id (24/06/2026)
0 Komentar