Pernyataan Tentang Spesialisasi Pengamat
Jakarta – Apakah seorang pengamat harus memiliki spesialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan atau pekerjaannya? Pertanyaan ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam komentarnya kepada wartawan pada hari Jumat, 10 April 2026, Teddy mengkritik pengamat yang dianggapnya berbicara di luar kapasitas pendidikan dan pekerjaannya, serta tidak berlandaskan fakta. Ia menyebutkan adanya fenomena inflasi pengamat.
Fenomena Inflasi Pengamat
Dalam konteks ekonomi, inflasi berarti penurunan nilai. Teddy memberikan contoh prediksi pengamat yang menyatakan bahwa Indonesia akan mengalami kekacauan.
Namun, kenyataannya hingga saat ini Indonesia tetap dalam keadaan baik. Ia juga mengingatkan tentang pengamat yang berusaha memengaruhi opini publik sebelum Pemilihan Presiden 2024, meski pada akhirnya 94 juta rakyat Indonesia memberikan dukungan kepada Prabowo.
Angka tersebut merujuk pada jumlah pemilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 yang mencapai 96 juta, atau 58 persen suara.
Pertanyaannya pun muncul, sejak kapan seorang pengamat di bidang tertentu diwajibkan memiliki pendidikan atau pengalaman di bidang tersebut?
Contoh Gus Dur dan Kriteria Pengamat
Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam olahraga, apalagi sepakbola.
Meskipun demikian, ketika Gus Dur berbicara tentang sepakbola, keahliannya melampaui pengamat sepakbola dan bahkan pemain atau pelatih profesional. Ini menjadi contoh bagaimana keahlian tidak selalu bergantung pada latar belakang pendidikan.
Teddy Indra Wijaya mungkin merasa bangga dengan posisinya saat ini, sebagai seorang letnan kolonel yang menjabat Sekretaris Kabinet.
Namun, kenaikan pangkatnya dari mayor ke letkol yang tidak sesuai dengan kelaziman menimbulkan kontroversi, karena ia diangkat tanpa mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI. Hal ini sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 40 Tahun 2018.
Presiden Prabowo Subianto bahkan harus membuat aturan tersendiri untuk mengakomodasi pengangkatan Teddy sebagai Seskab agar sesuai prosedur dan kriteria yang berlaku.
Inflasi Pejabat dan Kritikan Terhadap Bahlil
Di sisi lain, para pengamat berpendapat bahwa justru para pejabat yang mengalami inflasi. Contohnya adalah Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mendorong masyarakat untuk hemat energi dengan menyarankan untuk mematikan kompor gas setelah memasak.
Namun, tindakan tersebut sebenarnya adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan ibu rumah tangga, yang melakukannya tanpa perlu disarankan. Jika tidak, bisa menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain.
Dengan demikian, pernyataan Bahlil dinilai tidak memiliki nilai guna.
Sumber: fusilatnews.com (11/04/2026)
0 Komentar