PKS Desak Pemerintah Tidak Naikkan Harga BBM Bersubsidi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan permohonan kepada pemerintah agar tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah meningkatnya harga minyak dunia yang kini mencapai 92 Dolar AS per barel.
Pentingnya Keterbukaan dari Pemerintah
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, mengemukakan bahwa pemerintah seharusnya memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rencana penyesuaian kebijakan fiskal sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak acuan global, yaitu Brent crude oil.
Risiko Kenaikan Harga BBM
Mulyanto menegaskan bahwa keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite tidaklah bijaksana. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi mengurangi daya beli masyarakat dan memicu inflasi.
“Kebijakan ini tentu akan menyulitkan masyarakat. Karenanya harus dihindari Pemerintah,” ujar Mulyanto saat diwawancarai oleh wartawan pada Sabtu, 7 Maret 2026.
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 itu menilai bahwa kenaikan harga BBM akan memiliki dampak yang luas, mulai dari peningkatan biaya transportasi hingga kenaikan harga pangan dan biaya produksi yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat.
Alternatif untuk Menjaga Stabilitas Fiskal
PKS meminta pemerintah untuk mencari alternatif lain demi menjaga stabilitas fiskal tanpa membebani rakyat. Salah satu langkah yang diusulkan adalah meninjau kembali pos-pos pengeluaran negara yang tidak efisien serta mengoptimalkan penerimaan dari windfall profit ekspor komoditas seperti batubara, CPO, dan nikel.
“Secara kreatif pemerintah mesti meninjau dan menyesuaikan kembali pos-pos pengeluaran anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien, selain mengoptimalkan tambahan pemasukan dari windfall profit ekspor komoditas seperti batubara, CPO, nikel dll,” jelasnya.
Pentingnya Rasionalisasi dan Realokasi Belanja Negara
Mulyanto juga mendorong pemerintah untuk melakukan rasionalisasi dan realokasi belanja negara yang dianggap tidak prioritas, termasuk meninjau program-program yang dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjadwalkan ulang proyek-proyek yang dinilai kurang mendesak.
Di samping itu, optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi seperti Pertamina serta perbaikan ketepatan sasaran subsidi juga dianggap penting agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif.
Kebijakan Fiskal yang Prudent dan Transparan
Mulyanto menekankan bahwa pemerintah perlu menjalankan kebijakan fiskal dengan cara yang prudent dan transparan. Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui simulasi dampak dari kenaikan harga minyak terhadap perekonomian.
Sumber: gelora.co (2026-03-07)
0 Komentar