Klaim Jokowi Terkait Revisi UU KPK Dikritik
Klaim yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada tahun 2019 yang disebutnya sebagai murni inisiatif DPR, telah mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima. Politikus senior dari PDIP ini berpendapat bahwa seorang kepala negara tidak dapat lepas tangan dari keputusan yang diambil selama masa kepemimpinannya.
Tanggung Jawab Presiden atas UU KPK
Aria Bima menegaskan bahwa meskipun saat ini Joko Widodo sudah tidak menjabat sebagai presiden, tanggung jawab konstitusionalnya sebagai pemimpin negara saat itu tetap ada. Ia menanggapi pernyataan Jokowi yang terkesan 'cuci tangan' mengenai pelemahan lembaga antikorupsi tersebut.
"Saya kira Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan sudah selesai. Nah kalau sebagai Pak Jokowi (pribadi) ya bisa (lepas tangan), tapi kalau sebagai Presiden ketujuh, keenam, kelima, ya saya kira masih ada tanggung jawab," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 Februari 2026.
Pentingnya Peran Presiden dalam Pembuatan UU
Lebih lanjut, Aria menekankan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, setiap undang-undang yang disahkan, termasuk UU KPK, melibatkan peran presiden yang memegang kekuasaan pada saat itu. Ia menambahkan, "Sebagai pribadi ya tidak, tapi sebagai presiden, mantan presiden (ya tetap tanggung jawab)," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan bahwa revisi UU KPK tahun 2019 adalah inisiatif DPR. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap usulan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, untuk mengembalikan marwah KPK melalui UU yang lama.
"Ya, saya setuju, bagus," kata Jokowi setelah menyaksikan pertandingan Persis Solo melawan Madura United di Stadion Manahan, pada Jumat, 13 Februari 2026. Namun, ia segera menegaskan bahwa revisi tersebut merupakan tanggung jawab legislatif.
"Itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan keliru ya. Inisiatif DPR. Tapi saya tidak pernah..."
Sumber: gelora.co (2026-02-20)
0 Komentar