Rismon Sianipar Dorong Pencopotan Gibran Sebagai Wapres Terburuk dalam Resolusi 2026

Desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, muncul dari pakar digital forensik Rismon Sianipar.

Keprihatinannya disampaikan pada awal tahun 2026, di mana ia menyebut Gibran sebagai wakil presiden dengan performa terburuk yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. 

Rismon mengungkapkan pandangannya ini melalui sebuah video singkat yang ia unggah di media sosial, bertepatan dengan hari pertama tahun baru ini.

 

Tanggapan Terhadap Pendidikan Gibran

Pernyataan Rismon didasari klaim bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Rismon, Gibran tidak memiliki kualifikasi pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Baik di dalam negeri maupun luar negeri, Gibran disebut tidak pernah menyelesaikan pendidikan setara SMA.

Padahal, regulasi mewajibkan calon pemimpin negara harus memiliki pendidikan minimal tersebut.

 

Ketidakcocokan dengan Regulasi

Rismon menegaskan bahwa adanya persyaratan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden sangat penting.

Hal ini diatur jelas dalam undang-undang mengenai kualifikasi seseorang untuk bisa menduduki jabatan tersebut. 

Ketidakpantasan Gibran dalam memenuhi syarat ini, menurut Rismon, menjadi salah satu dasar kuat bagi desakan pemakzulan yang ia serukan.

 

Buku Kontroversial dari Rismon

Tak hanya melalui media sosial, Rismon juga mengabadikan pandangannya dalam sebuah buku. Buku berjudul 'Gibran End Game, Wapres Tak Lulus SMA' ini menghadirkan analisis mendalam mengenai perjalanan pendidikan Gibran. 

Dengan tebal mencapai 268 halaman, buku ini menawarkan perspektif kritis atas kelayakan Gibran sebagai seorang wakil presiden, dengan fokus utama pada ketiadaan sertifikat pendidikan yang setara dengan SMA.

 

Reaksi Publik Terkait Seruan Pemakzulan

Seruan pemakzulan ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian merespons dengan dukungan, sementara yang lain mempertanyakan motif di balik pernyataan Rismon.

Meski begitu, isu ini menambah dinamika politik Indonesia di tahun 2026, seiring dengan tantangan dan harapan baru bagi pemerintahan yang sedang berjalan.

Ke depan, bagaimana respons pemerintah dan langkah-langkah apa yang akan diambil menjadi perhatian banyak pihak.

Sumber: www.gelora.co (2026-01-02)