Proses hukum yang berkaitan dengan kontroversi ijazah mantan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat. Penegak hukum diminta untuk mempercepat penanganan kasus ini agar tidak menjadi beban bagi sumber daya nasional.
Kurangnya Manfaat bagi Publik
Menurut Efriza, seorang pengamat politik dari Citra Institute, penanganan kasus ini tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap sumber daya negara yang terbuang untuk isu yang terus berulang tanpa adanya kepastian hukum.
"Penanganan berlarut-larut telah menyerap energi dan uang negara tanpa manfaat signifikan bagi kepentingan publik," ujar Efriza saat dihubungi pada 22 Januari 2026.
Pentingnya Transparansi dan Ketepatan Waktu
Efriza menekankan bahwa percepatan proses hukum bukanlah bentuk intervensi pemerintah terhadap lembaga yudikatif. Menurutnya, kunci untuk menjaga integritas hukum terletak pada transparansi dan ketepatan waktu dalam penyelesaian kasus.
"Semangatnya bukan mengintervensi proses hukum, tetapi memprosesnya dengan lebih cepat dan tepat," tutur Magister Politik Universitas Nasional (UNAS) tersebut.
Potensi Pengalihan Isu
Dia juga memperingatkan bahwa jika kasus ini terus menggantung, persepsi masyarakat tentang adanya motif politik di balik isu tersebut akan semakin kuat. Efriza mengkhawatirkan bahwa polemik ijazah ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu strategis yang lebih mendesak.
"Wajar jika publik menilai isu polemik ijazah menunjukkan adanya pengalihan perhatian, khususnya dari persoalan strategis bangsa yang semestinya lebih prioritas untuk direspons dan dibahas," pungkas Efriza.
Sumber: gelora.co (2026-01-22)
0 Komentar