Isu pemborosan anggaran di daerah kian memperlihatkan ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan keuangan dan harapan pemerintah pusat terhadap efisiensi.
Temuan terbaru mengenai pengeluaran mencapai Rp1 miliar per hari untuk biaya konsumsi di beberapa daerah menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran yang seharusnya lebih berorientasi pada kesejahteraan publik.
Temuan Anggaran yang Mencengangkan
Dalam temuan tersebut, sejumlah daerah dilaporkan menghabiskan dana yang sangat besar untuk konsumsi, yang jelas bertentangan dengan mandat efisiensi yang digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Melansir pemberitaan dari gelora.co (2026-01-15), Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong meminta agar Menteri Dalam Negeri segera melakukan peninjauan terhadap anggaran yang ada.
Bahtra menyampaikan, "Pengeluaran tersebut tidak masuk akal dan mencerminkan pemborosan anggaran." Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran legislatif terkait dengan penggunaan dana publik yang tidak transparan dan tidak efisien.
Pernyataan Bahtra di Kompleks Parlemen
Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Bahtra menegaskan kembali pentingnya efisiensi anggaran. "Pemda mana yang sampai mengeluarkan biaya miliaran sehari? Bagi kami ini tidak masuk akal. Presiden Prabowo inginnya efisiensi bisa diberlakukan," ujar Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.
Pernyataan ini menekankan bahwa pengeluaran yang tidak proporsional hanya akan membebani anggaran negara dan mengalihkan perhatian dari tujuan utama pembangunan.
Ia menambahkan, "Tetapi misalnya kalau sampai Rp1 miliar per hari, memang berapa banyak tamu yang diterima setiap harinya?" Hal ini menunjuk pada pertanyaan krusial mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran anggaran daerah.
Pandangan Kritis terhadap Pengelolaan Anggaran
Bahtra menyoroti bahwa meskipun anggaran untuk konsumsi adalah hal yang wajar, hal itu harus berada dalam batas yang rasional.
Dengan menghabiskan Rp1 miliar per hari, banyak pihak mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran daerah. Mengingat bahwa anggaran publik seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, angka tersebut patut dicurigai sebagai indikasi adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana.
Isu ini menjadi penting untuk diangkat, terutama mengingat banyaknya masyarakat yang masih menghadapi masalah dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Oleh karenanya, evaluasi penggunaan dana publik diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.
Refleksi yang Harus Dikritisi Publik
Berapa banyak lagi pengeluaran tidak efisien lainnya yang mungkin tidak terdeteksi di daerah lain? Apakah masyarakat sudah mendapatkan manfaat yang sepadan dari anggaran yang dikeluarkan?
Mengingat pentingnya akuntabilitas, bagaimana publik bisa berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran di daerah mereka?
Sumber: gelora.co (2026-01-15)
0 Komentar