Warisan Jokowi Terkuak, Bandara Khusus Tanpa Kontrol Negara di Morowali Picu Isu Kedaulatan

Peneliti media dan politik, Buni Yani, menyoroti mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sejumlah isu yang muncul setelah masa jabatannya berakhir. Salah satu isu utama yang diangkat adalah penemuan bandara khusus di kawasan industri PT IMIP, Morowali, yang diduga beroperasi tanpa pengawasan otoritas Indonesia.

Melalui akun media sosialnya, Buni Yani mengemukakan pandangannya mengenai situasi yang dihadapi Jokowi pasca-pemerintahan. "Ke mana pun Jokowi lari dan bersembunyi, bau anyir kejahatannya tetap tercium," tulis Buni Yani, sebagaimana dikutip pada Senin, 1 Desember 2025.

Dugaan Terkait Kondisi Kesehatan

Buni Yani juga mengaitkan isu-isu tersebut dengan kondisi kesehatan Jokowi. Ia merujuk pada pernyataan Jokowi beberapa bulan sebelumnya mengenai penyakit kulit yang dideritanya sekembali dari Vatikan. Menurut Buni Yani, kondisi tersebut bukanlah penyakit kulit biasa.

Ia mengklaim bahwa para ahli medis meyakini adanya kaitan antara kondisi fisik tersebut dengan ketenangan pikiran seseorang. "Ahli medis percaya ini ada kaitannya dengan isi pikiran yang tidak tenang yang kemudian berpengaruh ke fisiknya," ujar Buni Yani.

KritikBandara Khusus PT IMIP di Morowali

Fokus utama kritik Buni Yani adalah keberadaan bandara khusus milik PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Berdasarkan sumber, bandara ini disebut luput sepenuhnya dari pengawasan otoritas pemerintah Indonesia. Fasilitas tersebut dilaporkan tidak memiliki kantor bea cukai maupun petugas resmi dari Indonesia.

Situasi ini menyebabkan PT IMIP diistilahkan sebagai "negara dalam negara" atau sebuah republik terpisah. Kawasan industri IMIP sendiri merupakan hasil kerja sama antara BintangDelapan Group dari Indonesia dengan perusahaan baja asal Tiongkok, Tsingshan Group, yang berkembang pesat sejalan dengan kebijakan hilirisasi nikel era Jokowi.

Sorotan Isu Kedaulatan Nasional

Isu mengenai bandara khusus ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyorotinya. Menhan menyoroti bahwa bandara tersebut diduga beroperasi tanpa kehadiran institusi negara dan unsur keamanan yang memadai, seperti ketiadaan kantor bea cukai atau imigrasi yang bersifat permanen.

Hal ini kemudian memicu kekhawatiran di tengah publik mengenai potensi kerawanan terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. "Wajar rakyat murka mendapatkan fakta tragis ini. Bagaimana mungkin sebuah negara berdaulat tidak memiliki kedaulatan di dalam wilayahnya sendiri?" pungkas Buni Yani, mempertanyakan penyebab dari situasi tersebut.

Referensi:

Sumber artikel: rmol.id (01/12/2025)