Desakan Tegas Legislator Nasdem Cabut Izin Perusahaan Pemicu Banjir Sumatera

Bencana banjir yang melanda Sumatera telah menimbulkan duka mendalam dengan ratusan korban jiwa. Kondisi ini memicu kritik keras terhadap pemerintah, khususnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Seorang legislator Partai NasDem menuntut tindakan tegas untuk mengatasi akar masalah lingkungan yang diduga memperparah bencana ini.

Kritik Tajam Terhadap Respons Menteri Kehutanan

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mengambil langkah nyata. Ia menilai respons Menhut terlalu teknokratis dan tidak menyentuh substansi persoalan yang ada. Seperti yang diberitakan oleh gelora.co (2025-12-06), Arif Rahman menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya disederhanakan sebagai data teknis.

Fokus pada Dampak Kemanusiaan, Bukan Angka

Arif Rahman menekankan bahwa korban tewas mencapai 800 orang, dengan banyak yang masih hilang dan terdampak. “Ini bicara tentang kemanusiaan,” tegas Legislator Nasdem ini, mengkritik solusi yang hanya berfokus pada angka-angka administratif. 

Menurutnya, Menhut sebagai pemangku kepentingan langsung harus menunjukkan ketegasan dalam menangani masalah hutan. Secara khusus, Arif menyoroti peran hutan produksi terbatas yang berada di wilayah pegunungan. Ia menilai hutan-hutan ini telah memperparah dampak bencana yang terjadi di Sumatera.

Desakan Pencabutan Izin Perusahaan Nakal

Melihat dampak yang jelas, Arif Rahman mendesak pencabutan izin pengelolaan bagi perusahaan yang bermasalah. “Saya berharap ada ketegasan dari Menteri Kehutanan supaya hutan produksi terbatas, terutama di daerah pegunungan, ini dicabut saja," katanya. Ia menambahkan bahwa dampak negatif dari keberadaan hutan produksi terbatas tersebut sudah terlihat sangat jelas.

Sumber: www.gelora.co (06/12/2025)