Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatra, dari Aceh hingga Sumatera Utara, telah menimbulkan keprihatinan mendalam. Kondisi ini memicu pertanyaan besar mengenai akar permasalahan yang sebenarnya. Aktivis media sosial, Piul Andrio, berpendapat bahwa tragedi ekologis ini bukan semata-mata takdir alam, melainkan buah dari kebijakan publik yang kurang berwawasan lingkungan.
Hubungan Erat Kebijakan dan Kerusakan Lingkungan
Piul Andrio menegaskan adanya hubungan kuat antara keputusan politik atau kebijakan publik dengan masalah lingkungan hidup. Ia menyatakan bahwa kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di Sumatra bukan hanya akibat tindakan individu. Seperti yang diberitakan oleh gelora.co (2025-12-05), hal tersebut merupakan hasil dari kerangka peraturan dan kebijakan industri. Prioritas ekonomi yang mengabaikan dampak jangka panjang turut memperparah kondisi alam.Peran Izin Eksploitasi dan Insentif Ekonomi Keliru
Salah satu poin argumen Piul adalah kemudahan pemberian izin eksploitasi. Ini mencakup izin pembukaan lahan, pertambangan, dan penebangan hutan tanpa pengawasan ketat. Minimnya analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang mendalam berkontribusi besar pada kerusakan alam. Pemerintah juga dianggap memberikan insentif ekonomi yang salah. Subsidi untuk bahan bakar fosil atau industri polutif dianggap memanjakan pihak-pihak yang merusak lingkungan. Kebijakan ini secara tidak langsung mendorong praktik yang tidak berkelanjutan.Lemahnya Penegakan Hukum dan Prioritas Ekonomi
Piul Andrio turut menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam isu lingkungan. Ketidaktegasan aparat terhadap pelanggaran lingkungan memperburuk kondisi alam Sumatra. Ini membuka celah bagi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Prioritas pertumbuhan ekonomi di atas segalanya juga menjadi sorotan tajam. Kebijakan yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek seringkali mengabaikan keseimbangan ekologis. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada bencana yang merugikan masyarakat luas dan lingkungan.Menuju Kebijakan Berkelanjutan untuk Masa Depan Sumatra
Menyikapi bencana yang terus berulang, pejabat pembuat kebijakan dituntut untuk lebih proaktif dan cerdas. Mereka harus menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pendekatan holistik yang menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan sangat dibutuhkan. Perlu adanya evaluasi ulang terhadap semua izin eksploitasi yang telah diberikan. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi kunci utama. Dengan demikian, diharapkan Sumatra dapat terhindar dari krisis lingkungan yang lebih parah di masa depan.Sumber: www.gelora.co (05/12/2025)
0 Komentar