Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Soeharto, presiden kedua Indonesia, sebagai pahlawan nasional. Seperti yang diberitakan oleh www.bbc.com (10/11/2025), penganugerahan gelar tersebut dilangsungkan dalam sebuah seremoni di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin (10/11).
Gelar pahlawan untuk Soeharto diberikan atas jasanya di bidang perjuangan dan politik. Dalam acara tersebut, disebutkan bahwa Soeharto memiliki peran menonjol sejak era kemerdekaan, salah satunya saat memimpin pelucutan senjata tentara Jepang di Kota Baru pada tahun 1945 sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta. Penganugerahan gelar diterima secara simbolis oleh dua anak Soeharto, yaitu Siti Hardiyanti Rukmana dan Bambang Trihatmodjo.
Tanggapan Keluarga Atas Pro-Kontra
Menanggapi penganugerahan gelar tersebut, Siti Hardiyanti Rukmana, yang akrab disapa Tutut, menyatakan bahwa pro dan kontra yang muncul adalah hal wajar. Ia menegaskan bahwa seluruh perjuangan ayahnya sejak muda hingga wafat didedikasikan untuk bangsa Indonesia. Tutut juga menyampaikan pesan agar semua pihak menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak bersikap ekstrem.
Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa pihak keluarga tidak merasa dendam atau kecewa terhadap pihak yang kontra. Menurutnya, publik, termasuk wartawan, sudah cukup cerdas untuk dapat menilai sendiri tindakan yang telah dilakukan oleh Soeharto. "Kami tidak perlu membela diri, semua sudah terlihat, tidak ada yang ditutupi," ujarnya.
Tutut juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan kelompok masyarakat yang mendukung ayahnya untuk mendapatkan gelar pahlawan, seraya menambahkan bahwa keputusan tersebut juga didasarkan pada aspirasi masyarakat.
Sejumlah Tokoh Lainnya Turut Dianugerahi Gelar
Selain Soeharto, beberapa tokoh lain juga menerima anugerah pahlawan nasional dalam seremoni yang sama. Nama presiden ketiga Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), disebut pertama kali dalam daftar penerima untuk bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Selain itu, terdapat nama-nama lain seperti Marsinah (bidang perjuangan dan kemanusiaan), Mochtar Kusumaatmadja (bidang hukum dan politik), dan Rahmah El Yunusiyah (bidang perjuangan pendidikan Islam).
Dua tokoh militer dan politik lainnya adalah Sarwo Edhie Wibowo yang dianugerahi gelar di bidang perjuangan bersenjata, serta Zainal Abidin Syah Sangaji, Sultan Tidore ke-37, untuk bidang perjuangan politik dan diplomasi. Keluarga Marsinah, buruh yang tewas pada tahun 1993, juga hadir di barisan depan penerima anugerah.
Catatan Sejarah dan Kontroversi Penerima Gelar
Penganugerahan gelar kepada beberapa tokoh diiringi oleh catatan sejarah yang kontroversial. Abdurrahman Wahid, misalnya, pernah mengeluarkan Dekrit Presiden pada 23 Juli 2001 yang membekukan MPR dan DPR, sebuah langkah yang menjadi bagian dari dinamika politik yang berujung pada pemakzulannya. Gus Dur juga pernah memicu polemik saat mendorong pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel setelah kunjungannya ke negara tersebut pada 1994.
Sementara itu, Sarwo Edhie Wibowo, yang merupakan mertua dari presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, memiliki rekam jejak terkait Tragedi 1965. Berdasarkan laporan jurnalistik yang dikutip sumber, Sarwo Edhie memimpin pasukan RPKAD dalam operasi penumpasan terhadap orang-orang yang dituduh terafiliasi dengan PKI. Ia juga merupakan pimpinan militer di Papua saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang kontroversial pada 1969 berlangsung, di mana ia memimpin Operasi Wibawa untuk memastikan integrasi wilayah tersebut ke Indonesia.
Referensi:
Artikel ini disusun ulang secara ketat berdasarkan fakta yang tersedia dalam konten sumber dari www.bbc.com, yang diakses pada 10 November 2025, dengan judul "Soeharto resmi jadi pahlawan nasional, Mbak Tutut klaim 'tak ada yang ditutupi'".
0 Komentar