Opini tajam dilontarkan oleh salah satu tokoh publik, Muhammad Said Didu, melalui akun X (sebelumnya Twitter) pribadinya.
Dalam unggahan tersebut, Said Didu secara eksplisit membandingkan visi dan prioritas yang diyakini akan diusung oleh Presiden saat ini, Prabowo Subianto, dengan kebijakan yang pernah dibuat di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Unggahan tersebut diawali dengan tajuk pembuka, "Mulai kelihatan perbedaan nyata," yang mengindikasikan adanya kontras mendasar dalam strategi kepemimpinan kedua tokoh tersebut.
Kontras Prioritas Infrastruktur Desa untuk Si Miskin vs. Kota untuk Si Kaya
Perbedaan mencolok pertama yang diangkat oleh Said Didu adalah soal orientasi pembangunan infrastruktur. Menurutnya, Presiden Prabowo diprediksi akan memfokuskan prioritas infrastruktur dasar untuk orang miskin di desa. Hal ini dikontraskan dengan era Jokowi yang disebut Said Didu lebih memprioritaskan infrastruktur untuk orang kaya di perkotaan, seperti pembangunan Jalan Tol dan Bandara.
Dalam pandangan Said Didu, pergeseran fokus ini menandakan perubahan orientasi pembangunan dari sentra ekonomi besar ke basis masyarakat paling bawah.
Prioritas Pemberantasan Korupsi Era Prabowo dan Jokowi
Isu pemberantasan korupsi menjadi sorotan kedua. Said Didu menulis bahwa Presiden Prabowo bertekad memberantas korupsi, sebuah komitmen yang secara implisit dianggapnya berbeda dari kondisi sebelumnya.
Ia mengkritik bahwa Presiden Jokowi dituding membangun kekuasaan “bersama” pelaku korupsi. Poin ini merupakan tudingan serius yang menyoroti dugaan adanya kolaborasi kekuasaan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik rasuah, yang diharapkan akan berbalik total di bawah kepemimpinan Prabowo.
Prabowo Melawan Dominasi Oligarki dan Asing Era Jokowi
Aspek kedaulatan ekonomi menjadi poin krusial berikutnya dalam opini Said Didu. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo ingin mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa.
Perspektif ini diposisikan berlawanan dengan apa yang disebutnya sebagai tindakan Jokowi yang menyerahkan kedaulatan ekonomi kepada Oligarki dan Asing.
Unggahan ini mencerminkan kekhawatiran publik mengenai kontrol dan pengaruh segelintir elite serta pihak luar terhadap kebijakan ekonomi nasional, dan adanya harapan agar pemerintahan mendatang dapat lebih memegang kendali atas aset-aset strategis negara.
Peran TNI dan POLRI dari Menopang Kekuasaan Menuju Perlindungan Rakyat
Perbedaan terakhir yang disoroti adalah mengenai fungsi dan peran alat negara, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Said Didu berharap Presiden Prabowo akan mendayagunakan TNI dan POLRI untuk membantu rakyat.
Pandangan ini dikontraskan dengan kondisi di masa Jokowi, di mana TNI/POLRI dituding didayagunakan untuk menopang dan membantu kekuasaan dinasti.
Isu ini menyentuh sensitivitas publik terkait netralitas aparat keamanan dan militer dalam politik praktis, serta penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan kekuasaan tertentu.
Menutup unggahannya, Said Didu menyelipkan harapan, "Semoga ditindaklanjuti dengan langkah nyata." Opini ini, yang dilontarkan oleh tokoh yang cukup vokal ini, kemungkinan akan memicu diskusi publik yang lebih luas mengenai arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan bagaimana perbedaan yang disorot ini akan terwujud dalam implementasi di lapangan.
0 Komentar