Sobat, publik belum selesai mencerna polemik soal keaslian ijazah Presiden Jokowi, kini muncul pertanyaan baru yang tak kalah penting, apakah benar Jokowi menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wonosegoro, Boyolali, seperti yang selama ini diklaim?
Pertanyaan ini dilontarkan langsung oleh mantan Menpora Roy Suryo yang semakin gencar mengungkap sejumlah kejanggalan dalam latar belakang pendidikan Jokowi. Lewat akun X pribadinya, Roy menyindir narasi yang selama ini dibangun mengenai KKN Jokowi.
Melansir dari pemberitaan democrazy.id (01/06/2025), Roy menyoroti pernyataan Kepala Desa Wonosegoro, Maryadi, yang sempat mengaku tidak pernah melihat Jokowi melakukan KKN di desanya. “Lucunya, pada 2022 Kepala Desa bilang gak kenal dan gak tahu Jokowi KKN di sana, tapi di 2024 malah ngajak warga nonton bareng debat Capres 2024,” tulis Roy dengan nada sarkas di platform X.
Tahun 2024 Kepala Desa Berubah Sikap?
Pada tahun 2022, Maryadi secara terang-terangan mengaku kepada publik bahwa ia tidak mengenal Jokowi dan tidak mengetahui adanya kegiatan KKN di desanya oleh Presiden tersebut. Namun dalam video yang beredar di tahun 2024, sikap Maryadi berubah drastis. Ia terlihat bersemangat menggelar acara nonton bareng debat capres di balai desa, lengkap dengan baliho bergambar Jokowi.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ada intervensi politik atau tekanan tertentu yang membuat sikap kepala desa berubah? Atau justru ada narasi baru yang sengaja dikonstruksi untuk mendukung legitimasi masa lalu sang presiden?
Publik Layak Tahu Fakta Sebenarnya
Roy Suryo pun menekankan pentingnya transparansi dan konsistensi narasi. “Silakan nilai sendiri siapa yang jujur, siapa yang mengada-ada,” tulisnya. Ia juga menyindir cara Jokowi dan timnya menghadapi polemik pendidikan ini dengan menyebutkan bahwa hanya bukti otentik, bukan opini, yang bisa menyelesaikan kontroversi semacam ini.
Sementara itu, tidak ada klarifikasi resmi dari pihak kuasa hukum Jokowi terkait perubahan sikap Maryadi maupun rekam jejak kegiatan KKN Jokowi yang disebut-sebut terjadi di awal tahun 1980-an itu. Ketiadaan dokumen, foto, atau saksi yang kredibel membuat publik kian sulit membedakan antara fakta dan propaganda.
Netizen dan Sejarah Alternatif
Di media sosial, banyak netizen yang mulai membuat timeline sendiri berdasarkan fragmen-fragmen informasi yang beredar. Mulai dari pernyataan mantan rektor UGM, dokumen kampus, hingga testimoni warga desa, semuanya coba dirangkai untuk mencari kebenaran versi publik.
Mampus Lo Jkw... Orang Boyolali Wonosegoro membatah ada Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) tahun 1983. pic.twitter.com/qH7BFY9c6s
— Putri Kayana (@PutriKayan16645) May 31, 2025
Namun ketika narasi resmi terus berubah-ubah, dan mereka yang mencoba menyuarakan kejanggalan malah dituduh menyebar hoaks, maka upaya pencarian kebenaran pun menjadi seperti menembus kabut.
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Dalam negara demokrasi yang sehat, transparansi dari pemimpin adalah hal mutlak. Jika benar ada kesalahan data atau manipulasi masa lalu, maka ini bukan sekadar persoalan pribadi, tapi menyangkut integritas kepemimpinan negara.
Banyak kejanggalan yang dapat divalidasi oleh publik, namun kenyataannya dalam proses penyelidikan ijazah Jokowi tetap saja menggunakan versi mereka sendiri.
Sumber: democrazy.id
0 Komentar