- Dugaan penangkapan perwira tinggi Polri, termasuk Irjen Pol. Ahrie Sonta dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, mulai mencuat di masyarakat.
- Informasi terbaru menunjukkan bahwa mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga terlibat dalam penyelidikan terkait dugaan penyadapan.
- Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengakui adanya kegaduhan dan menjanjikan informasi lebih lanjut mengenai situasi ini dalam waktu dekat.
Isu mengenai dugaan penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri kini semakin mengemuka di tengah masyarakat.
Informasi terbaru memperlihatkan bahwa nama-nama penting dalam tubuh kepolisian mulai terseret, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Berita ini dirangkum dari laporan aktual.com yang menyebutkan bahwa Irjen Pol. Ahrie Sonta dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso adalah dua pejabat yang diduga telah ditahan.
Dua Jenderal Polri yang Diduga Ditahan dalam Kasus Penyadapan
Menurut informasi yang diterima dari sumber terpercaya di Mabes Polri, situasi ini diperkuat dengan beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp.
Pesan tersebut mencantumkan nama-nama perwira tinggi dan menengah Polri yang disebut berkaitan dengan dugaan penindakan internal.
Nama yang muncul antara lain Irjen Pol. Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Kadivkum Mabes Polri, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso yang merupakan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Dalam pesan tersebut juga disebut Kombes Pol. Ferly Hediyat, dan terdapat informasi bahwa Listyo Sigit masih dalam proses pemeriksaan.
Pernyataan Kadiv Humas Polri dan Tuntutan Terhadap Keterbukaan Informasi
Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri, mengakui adanya kegaduhan di kalangan wartawan terkait isu ini.
Ia mengatakan, “Saya paham rekan-rekan lagi (kasak-kusuk membicarakan sesuatu),” yang menunjukkan kesadarannya terhadap situasi yang berkembang.
Beliau menegaskan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan dalam waktu dekat, “Nanti ada saatnya, ya. Mungkin ndak lama lagi, ya. Oke, makasih ya.”
Seiring dengan beredarnya nama-nama tersebut, tuntutan untuk transparansi mengenai status hukum para perwira yang terlibat menjadi semakin mendesak.
Apabila benar ada penyelidikan terkait dugaan penyadapan Istana, hal ini menyangkut persoalan serius mengenai penggunaan kewenangan dan jaringan aparat di lembaga kepresidenan.
Namun, hingga saat ini, seluruh informasi yang beredar harus diperlakukan sebagai dugaan yang belum terverifikasi.
Sumber: aktual.com (03/11/2026)
0 Komentar