- Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
- Penyadapan dianggap sebagai upaya untuk melumpuhkan Presiden dari menjalankan tugasnya, bukan sekadar pelanggaran siber biasa.
- Pemerintah melibatkan ahli hukum untuk meneliti kaitan penyadapan dengan pasal-pasal makar dalam KUHP, menunjukkan potensi dampak hukum yang serius bagi pelaku.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin memanas dan menjadi sorotan publik.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa penyidikan kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar, yang mengindikasikan adanya upaya untuk melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugasnya.
Dalam pernyataannya yang dilansir oleh gelora.co, Yusril menekankan bahwa penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana siber biasa, karena sasaran dari tindakan ini bukan sekadar Prabowo sebagai individu, melainkan sebagai Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan.
Dugaan Melumpuhkan Kewenangan Presiden Melalui Penyadapan
Yusril mengatakan bahwa penyidikan kasus penyadapan saat ini tidak hanya berfokus pada bukti tindak pidana intersepsi elektronik tanpa hak.
Menurutnya, fokus utama adalah untuk mengetahui motif di balik penyadapan tersebut, apakah itu dilakukan untuk melumpuhkan Presiden agar tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya.
Pemerintah kini melibatkan sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara untuk meneliti keterkaitan perkara penyadapan dengan ketentuan tindak pidana makar.
Dari hasil kajian, muncul kemungkinan penerapan Pasal 191 hingga Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Yusril menegaskan, "Karena itu penyadapan terhadap orang presiden, tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa."
Implikasi Hukum Penyadapan terhadap Presiden
Yusril menjelaskan bahwa makar tidak hanya berkaitan dengan tindakan menggulingkan pemerintahan, tetapi juga melibatkan perbuatan yang bertujuan untuk membuat Presiden tidak mampu menjalankan kekuasaan pemerintahannya.
Ia menambahkan, "Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain, dan memang ketemu pada pasal 191 sampai 193 KUHP kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya."
Dengan pernyataan tersebut, Yusril merujuk pada sejumlah bentuk tindak pidana makar yang diatur dalam KUHP Nasional, yang menunjukkan seriusnya kasus ini dan potensi dampak hukum yang luas terhadap pelaku penyadapan.
Sumber: gelora.co (2026-11-09)
0 Komentar