- Aktivis Jayadi Santoso menegaskan bahwa proses hukum terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan dokumen pendidikan harus tetap dilanjutkan, terlepas dari situasi politik.
- Jayadi menekankan bahwa jabatan politik tidak boleh melindungi individu dari tanggung jawab hukum dan setiap warga negara harus sama di hadapan hukum.
- Pentingnya independensi hukum ditekankan agar proses hukum berjalan transparan dan profesional, tanpa campur aduk dengan masalah politik atau jabatan yang diemban Gibran.
Aktivis 98 Jayadi Santoso menegaskan bahwa proses hukum terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan persoalan dokumen pendidikan SMA atau sederajat harus tetap berjalan, terlepas dari perkembangan politik yang terjadi saat ini.
Menurut Jayadi, kemungkinan Gibran kehilangan jabatan atau jatuh dari posisi Wakil Presiden tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proses penegakan hukum.
Persoalan hukum dan persoalan politik merupakan dua hal berbeda yang harus ditangani melalui mekanisme masing-masing, seperti yang dikemukakan oleh gelora.co.
Proses Hukum Harus Berjalan Terlepas dari Posisi Gibran
“Jika Gibran jatuh, proses hukum dugaan penipuan dokumen sekolah harus tetap berjalan.
Jangan sampai persoalan hukum berhenti hanya karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden,” tegas Jayadi Santoso pada Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, jabatan politik tidak boleh menjadi tameng bagi siapa pun untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Setiap warga negara, termasuk pejabat tinggi negara, harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Jayadi juga mengingatkan bahwa polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran telah menjadi perhatian publik.
Oleh karena itu, dugaan persoalan tersebut perlu mendapatkan kejelasan melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti.
Pentingnya Independensi Hukum dalam Penanganan Kasus Gibran
Menurut dia, apabila terdapat dugaan tindak pidana dalam penggunaan atau penerbitan dokumen pendidikan, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Jangan mencampuradukkan persoalan pemakzulan atau jatuhnya Gibran dengan proses pidana.
Kalau memang ada dugaan tindak pidana, ya harus diperiksa dan dibuktikan.
Proses hukum tidak boleh berhenti,” ujarnya.
Jayadi menegaskan, pergantian atau berakhirnya jabatan seseorang tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana.
Apabila ditemukan unsur tindak pidana dan bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak bersikap tebang pilih dalam menangani perkara yang melibatkan tokoh politik maupun pejabat negara.
Independensi kepolisian dan kejaksaan menjadi penting agar masyarakat tidak memiliki kesan bahwa hukum hanya tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap mereka yang memiliki kekuasaan.
Bagi Jayadi, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nasib politik Gibran, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Publik berhak memperoleh kejelasan mengenai dugaan persoalan dokumen pendidikan tersebut melalui mekanisme hukum yang sah.
“Jatuh atau tidaknya Gibran dari jabatan Wakil Presiden adalah persoalan politik dan ketatanegaraan.
Namun, dugaan persoalan pidananya merupakan urusan hukum.
Keduanya harus berjalan secara terpisah.
Jangan sampai setelah kekuasaan berakhir, persoalan hukumnya ikut menghilang,” pungkas Jayadi.
Sumber: gelora.co (2026-11-12)
0 Komentar