- Eko Saputra, Ketua Umum Gema Nasional, mendesak KPK untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran negara oleh Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden.
- Desakan ini muncul seiring viralnya isu sewa influencer yang dianggap tidak transparan dalam penggunaan anggaran publik.
- KPK diminta untuk memastikan akuntabilitas aliran dana dan beroperasi profesional tanpa tekanan dari pihak manapun.
Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional, Eko Saputra, mengeluarkan desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki dugaan pemanfaatan anggaran negara oleh Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran terkait penggunaan anggaran publik untuk keperluan yang tidak jelas, terutama sewa influencer, yang belakangan viral di media sosial.
Menurut laporan gelora.co, Eko menegaskan bahwa isu ini tidak bisa dianggap sepele dan harus ditangani dengan serius.
Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Publik oleh Influencer Terkenal
Eko menyatakan bahwa setiap dugaan pemanfaatan dana APBN untuk kepentingan pencitraan pribadi atau kelompok tertentu harus diperiksa secara menyeluruh.
Ia menekankan bahwa penggunaan uang negara harus bersifat transparan dan akuntabel agar tidak disalahgunakan.
"Kami tidak ingin uang rakyat dijadikan alat untuk membangun popularitas, membungkam kritik, atau menggiring opini publik demi kepentingan kelompok tertentu," tegasnya.
Lebih lanjut, Eko meminta KPK untuk memastikan aliran dana yang terkait dengan aktivitas influencer, serta siapa yang mengelola anggaran tersebut.
Panggilan untuk Transparansi dan Akuntabilitas di KPK
Dalam tanggapannya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa lembaganya akan meneliti lebih lanjut apakah temuan tersebut mengandung unsur pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan KPK.
Eko juga menekankan pentingnya KPK beroperasi secara profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari berbagai pihak.
"KPK harus membuktikan bahwa hukum masih memiliki keberanian untuk menyentuh siapapun. Jangan sampai hukum terlihat garang kepada rakyat kecil, tetapi kehilangan taring ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan," ungkap Eko.
Gema Nasional berkomitmen untuk terus mendorong pengawasan publik terkait penggunaan APBN dan meminta semua lembaga negara menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat.
Sumber: gelora.co (2026-11-11)
0 Komentar