- Fraksi PDIP DPR RI memutuskan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Keputusan diambil dalam rapat pleno yang dihadiri 102 dari 110 anggota fraksi, menunjukkan kesepakatan bulat meski ada yang tidak hadir.
- Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto, menegaskan komitmen fraksi terhadap prinsip demokrasi dan kesiapan untuk melibatkan seluruh anggota jika diperlukan.
Fraksi PDIP DPR RI telah membuat keputusan penting untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari langkah konstitusional terhadap wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang dihadiri oleh 102 anggota dari total 110 anggota fraksi, sebagaimana dilaporkan oleh gelora.co.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa rapat tersebut tidak hanya sekadar penghitungan suara, tetapi merupakan sikap politik yang tegas untuk menggunakan mekanisme konstitusi.
Fraksi PDIP Ambil Langkah Politik untuk Pemakzulan Gibran
Utut Adianto menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan kesepakatan bulat dari anggota fraksi, meski terdapat delapan orang yang tidak hadir karena izin atau sakit.
Dia menyatakan, "Pertama ini pleno fraksi, semua 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi."
Dalam konteks ini, Utut menekankan bahwa meskipun tidak ada penghitungan jumlah anggota yang secara spesifik mengusulkan HMP, sikap politik kolektif tetap menjadi prioritas.
Kesepakatan Fraksi PDIP Menegaskan Dukungan Penuh terhadap HMP
Utut juga menambahkan bahwa seluruh 110 anggota fraksi dapat dilibatkan jika diperlukan untuk mendukung langkah tersebut.
"Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110 (Anggota DPR Fraksi PDIP)," ungkapnya.
Keputusan ini menggambarkan komitmen PDIP terhadap prinsip demokrasi yang mereka anut, di mana Utut menegaskan, "Sepakat, karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin."
Dengan keputusan ini, masyarakat menanti langkah selanjutnya terkait perkembangan wacana pemakzulan yang semakin mengemuka.
Sumber: gelora.co (2026-11-11)
0 Komentar