- Penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan ribuan tokoh lainnya diduga berkaitan dengan tindakan makar yang mengancam kedaulatan negara.
- Ada indikasi kepentingan politik tersembunyi, terlihat dari tidak adanya nama-nama dari "Geng Solo" dalam daftar 6.000 nomor yang disadap.
- Penyidik Polri diingatkan untuk membuktikan unsur makar secara hukum, sementara masyarakat menantikan perkembangan lebih lanjut terkait isu penyadapan ini.
Misteri seputar tindakan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan ribuan tokoh lainnya kini semakin terkuak.
Dalam tayangan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada 6 November 2026, politisi senior Akbar Faizal mengungkap empat dugaan motif di balik aksi penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Diskusi tersebut juga melibatkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dan pakar intelijen dari Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, yang mengungkapkan bahwa lebih dari 6.000 nomor telepon disadap secara ilegal.
Dugaan Tindakan Makar dalam Penyadapan Terhadap Presiden
Akbar Faizal menekankan bahwa motif paling krusial adalah dugaan adanya tindakan makar.
Skala besar dari penyadapan ini menyiratkan ancaman nyata terhadap kedaulatan Istana dan negara.
“Pertama itu dugaan tindakan makar, pasti Istana sudah bersikap,” tegas Akbar Faizal.
Namun, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengingatkan bahwa dalam perspektif penyidikan Polri, unsur makar perlu dibuktikan secara hukum.
Kepentingan Politik Terselubung di Balik Penyadapan
Dugaan motif kedua mengindikasikan adanya agenda politik kelompok yang tersembunyi.
Akbar Faizal memperlihatkan bukti mencolok mengenai tidak adanya nama-nama dari lingkaran “Geng Solo” dalam daftar 6.000 nomor yang disadap.
Ia mempertanyakan mengapa sosok-sosok seperti Pratikno, Kaesang Pangarep, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Bobby Nasution tidak terlibat dalam daftar penyadapan tersebut.
Kejanggalan ini menjadi alasan kuat untuk percaya bahwa operasi spionase ini dirancang untuk melindungi kepentingan rezim lama.
“Penyadapan ini yang kita bicarakan ini sudah dua tahun,” ungkap Stanislaus Riyanta, mendukung pernyataan Akbar.
Dari informasi yang didapat, data rahasia hasil penyadapan selama dua tahun ini disiapkan untuk “kartu truf” yang berguna dalam mempertahankan kekuasaan mereka.
Perkembangan ini menunjukkan kompleksitas dalam dunia politik Indonesia, di mana isu penyadapan telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan keamanan institusi pemerintahan.
Keberlanjutan penyidikan dan keterlibatan pihak-pihak terkait akan menjadi perhatian utama masyarakat dalam waktu mendatang.
Sumber: democrazy.id (08/11/2026)
0 Komentar