Gugatan Syarat Pendidikan Gibran: Potensi Perubahan Politik Jelang Pemilu 2024

📌 Ringkasan Berita:

Gugatan tentang syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di MK bisa mengubah dinamika politik, terutama posisi Prabowo Subianto.
Pengamat politik Hendri Satrio menyatakan bahwa perubahan ini bisa memberi peluang bagi partai-partai kecil untuk memperkuat posisi mereka.
Gugatan diajukan oleh Denny Indrayana dan didukung oleh Refly Harun, namun Hensa melihat belum ada keuntungan langsung bagi mereka yang membawa isu ini ke MK.

Gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa jadi jadi game changer dalam dunia politik kita.

Peluang Baru dalam Politik

Menyimak pemberitaan dari gelora.co pada 2026-09-29, pengamat politik Hendri Satrio alias Hensa mengungkapkan bahwa jika gugatan ini berdampak pada posisi wakil presiden, bisa jadi posisi Presiden Prabowo Subianto akan semakin diperkuat.

Hensa juga bilang, “Kalau posisi Pak Prabowo semakin kuat, menurut saya ini juga bisa menguntungkan partai-partai kecil."

Dia menambahkan bahwa jika konfigurasi politik diubah, partai-partai kecil berkesempatan untuk mengamankan dukungan dan suara mereka, serta memperkuat posisi di kancah politik.

Gugatan ini diajukan oleh beberapa pemohon, termasuk Denny Indrayana, dan disokong oleh Refly Harun sebagai bagian dari tim kuasa hukum.

Para pemohon mempertanyakan syarat pendidikan Gibran saat dia ditetapkan sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Hensa berpendapat bahwa jika perubahan terjadi, akan ada pergeseran dalam komunikasi dan kalkulasi politik.

“Kalau sudah begitu, partai-partai kecil kan bisa ikut masuk dalam komunikasi politik, menawarkan dukungan, dan memperbesar posisi tawarnya dalam konfigurasi yang baru,” ujar Hensa.

Namun, dia juga menekankan bahwa dia belum melihat keuntungan politik secara langsung bagi pihak-pihak yang membawa isu syarat pendidikan Gibran ke MK.

“ Saya sampai saat ini tidak terbayang kalau gugatan soal syarat pendidikan ini justru menguntungkan Denny Indrayana, Refly Harun dan pihak-pihak yang membawa persoalan ini ke MK,” tandasnya.