📌 Ringkasan Berita:
  • Said Didu menilai Prabowo Subianto perlu membersihkan kabinet dari orang-orang dekat Jokowi untuk memperkuat integritas pemerintahannya.
  • Dia mengkritik kinerja beberapa menteri, termasuk Bahlil Lahadalia dan Raja Juli Antoni, yang dianggap tidak efektif dalam menjalankan tugasnya.
  • Said memperingatkan Prabowo untuk segera bertindak sebelum Agustus 2026, agar tidak terpengaruh oleh manuver Jokowi yang bisa merusak citra pemerintahannya.

Analis kebijakan publik, Said Didu, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu menjalankan pemerintahannya tanpa terpengaruh oleh kebijakan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Pentingnya Perubahan di Kabinet

Melansir pemberitaan dari democrazy.id pada 03/07/2026, Said mengungkapkan bahwa kabinet Prabowo masih diisi oleh orang-orang dekat Jokowi yang dianggap meragukan integritas dan kompetensinya.

Dia juga menunjukkan keraguan terhadap kinerja beberapa pejabat yang memiliki hubungan khusus dengan Jokowi.

Contohnya, Said menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia masih bermasalah dalam mengurus perizinan tambang.

Ia juga mempertanyakan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menertibkan pelanggaran di kawasan hutan.

“Juga Airlangga Hatarto selaku Menko Perekonomian, padahal dia yang bikin UU Cipta Kerja,” kata Said dikutip dari Youtube Forum Keadilan TV pada Kamis,(2/7/2025).

Seruan untuk Membersihkan Kabinet

Menurut Said, Prabowo sebaiknya mulai membersihkan kabinetnya dari orang-orang kepercayaan Jokowi jika serius ingin mengatasi oligarhi.

Dia percaya bahwa tokoh-tokoh tersebut justru menghalangi langkah Prabowo dalam memberantas oligarki.

“Orang-orang yang pernah digunakan Jokowi untuk memberikan karpet merah bagi oligarki,” ungkapnya.

Lebih jauh, Said mencurigai bahwa pemilihan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi adalah strategi Jokowi untuk menyusupkan orang kepercayaannya.

Hal itu dimaksudkan untuk merusak citra pemerintahan Prabowo.

“Siapa tahu orang-orang di sekitar Prabowo itu disusupkan?” katanya.

Waktu untuk Bertindak

Said menegaskan bahwa Prabowo hanya punya waktu hingga Agustus 2026 untuk mulai mengambil tindakan terhadap tokoh-tokoh tersebut.

Dia khawatir Jokowi akan melakukan manuver terlebih dahulu.

“Kalau memang (Prabowo) mau berterima kasih kepada Jokowi, sudah cukup rasanya. Sudah 2 tahun.”

Meski begitu, Said menyatakan bahwa sejauh ini Prabowo terlihat tetap tegar menghadapi tekanan dari oligarki.

Justru, dikatakan bahwa oligarki mulai merasa cemas terhadap komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi.

Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!



Sumber: democrazy.id (03/07/2026)